-->

Subsidi Kepada Pekerja Gaji Dibawah 5Juta Dan Syaratnya


cungkring.com : Pemerintah akan memberikan subsidi kepada 13,8 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta.

Kebijakan yang istilah kerennya Active Labor Market Policies (ALMP) itu akan dinikmati oleh pekerja dengan syarat, antara lain : harus punya rekening bank dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. (Ini salah satu syarat mutlak)

Subsidi upah seperti itu, seperti yang diungkapkan mantan Menkeu era SBY Fuad Bawasir, dalam jangka pendek berfungsi menggerakkan ekonomi dari sisi konsumsi atau belanja rumah tangga. Ini merupakan komponen terbesar dalam perekonomian nasional. Ini juga yang jadi harapan pemerintah.

Mendengar berita ini terus terang saya bahagia (meski gak dapat bagianya). Paling tidak 13.8 juta jiwa pekerja di Indonesia akan merasakan, ada berkah dibalik bencana.

Menurut Fuad, sebenarnya kebijakan seperti itu mahal biayanya. Sementara pemerintah kan lagi susah, resikonya besar kalau tidak tepat sasaran. Hanya pemborosan.

Belum lagi soal penentuan siapa pekerja yang berhak dapat?

Ada dilema tersendiri terkait hal ini. Karena syarat yang diberlakukan menjadi batasan atau penghalang bagi pekerja yang sebenarnya berhak atas bantuan itu.

Data BPS, dari 131 juta orang yang bekerja pada Februari 2020, tiga sektor usaha penyerap tenaga kerja terbanyak (62%)

Tiga sektor itu antara lain :

1. 38 juta, ada di sektor pertanian dengan rata-rata per bulan di bayar Rp2,1 juta (terendah dari sektor-sektor lainnya).

2.  25 juta, pekerja di sektor perdagangan. Rata-rata upahnya Rp2,4 juta.

3. 18 juta, di sektor pengolahan. Dengan rata-rata upah Rp2,8 juta.


Upah pekerja di tiga sektor ini di bawah rata-rata (BPS: Rp2,9 juta). Jika mereka yang dapat, sangat mungkin subsidi Rp600 ribu digunakan untuk konsumsi. Sejalan dengan harapan pemerintah, setidaknya.

Sebaliknya, jika yang dapat bantuan itu tenaga kerja yang  upahnya sudah di atas rata-rata, di kawatirkan dananya akan ditabung, (tidak langsung di belanjakan) maka dana itu akan mandeg dan tidak bisa maksimal dipakai untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Jangan sampai, niat baik tidak memberikan hasil terbaik dan justru salah sasaran.

Kebijakan pemerintah sebaiknya di ambil seefektif mungkin. Harus mampu menghadirkan manfaat yang maksimal kepada rakyat, baik untuk jangka pendek sekaligus jangka panjangnya.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel